Aksi Akbar Dukung Program MBG Siap Digelar, Relawan Minta Pemerintah Jamin Keberlanjutan Program MBG!

Koordinator Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan Dukung Keberlanjutan MBG, Ahmad Yazdi, aksi itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai polemik yang belakangan mencuat. Para peserta aksi itu disebut berasal dari pekerja dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), mitra, pemasok, relawan, petani, hingga orang tua penerima manfaat. 

"Massa tidak hanya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tetapi juga dari Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi," kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/7/2026).

Ia mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program MBG yang selama ini berlangsung di berbagai daerah. Menurut dia, aksi itu dilakukan karena pihaknya ingin menunjukkan bahwa program MBG mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama para pelaku yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. 

Dalam aksi tersebut, Presidium membawa empat tuntutan. Pertama, mendukung keberlanjutan program MBG sebagai program strategis untuk mewujudkan generasi emas 2045 sekaligus mendorong pemerataan ekonomi rakyat. 

Kedua, mendesak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) segera memfasilitasi forum diskusi kelompok (focus group discussion) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mitra, pemasok, dan relawan. Mengingat, mereka mengaku tidak dilibatkan BGN dalam membahas perbaikan tata kelola program.

Ketiga, meminta pemerintah mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pasalnya, hingga kini layanan MBG di wilayah 3T dinilai belum berjalan, sehingga tujuan pemerataan gizi nasional belum tercapai. 

Terakhir, mereka juga mendesak DPR segera menyusun undang-undang (UU) tentang program MBG. Keberadaan UU itu dinilai bisa menjadi landasan hukum program, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem MBG. 

Dalam kesempatan itu, Yazdi menanggapi isu mengenai dugaan massa bayaran yang sempat ramai diperbincangkan. Menurut dia, relawan yang datang ke Jakarta memang sewajarnya difasilitasi biaya transportasi. 

"Kalau memang orang ingin datang menyuarakan aspirasinya, tetapi tidak punya ongkos, ya harus dikasih,"ucapnya.

Bahkan, Yazdi secara terbuka mengimbau para mitra MBG yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang saku yang tinggi kepada relawan yang mengikuti aksi. Hal itu dinilai sebagai sebuah hal yang wajar sebagai subsidi untuk para peserta aksi. 

"Kami menyerukan kepada mitra-mitra yang bergabung dengan program MBG, bekali para relawannya dengan uang dan transport jangan sedikit. Kalau perlu Rp 500 ribu satu relawan, kalau memang punya rezeki," ujar dia. 

Ia menilai, pemberian biaya transportasi kepada relawan tidak bisa langsung dimaknai sebagai massa bayaran. Pasalnya, banyak peserta aksi merupakan pekerja dapur dengan kondisi ekonomi terbatas yang tetap ingin menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. 

Ia mencontohkan, banyak relawan yang bekerja dalam program MBG berasal dari kalangan menengah ke bawah. Menurut dia, tidak mungkinmereka datang melakukan aksi tanpa difasilitasi.

"Kalau misalkan relawan yang ada di Jawa sana, mereka mau datang, tapi tidak difasilitasi oleh teman-teman mitranya, terus mereka dengan kondisi gejolak hari ini mereka udah senang dapat pekerjaan, terus terancam akan tidak dapat pekerjaan, terus mereka harus mengongkosi dirinya, itu mustahil," kata dia. 

Diketahui, BGN tengah menghentikan sementara program MBG selama masa liburan sekolah. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program MBG. 

Redaksi:Ar