PENGACARA HARUS BERANI: BERDIRI MEMBELA HAK RAKYAT*

Tabanan, Bali — Di tengah riuhnya ketidakadilan, suara rakyat harus dibela, bukan dibungkam. Itulah semangat yang diusung Firma Hukum SAW LAW INTERNASIONAL saat dua Advokat, Alianto, S.H. dan Sobri, S.H., melayangkan Somasi Pertama dan Kedua kepada Yayasan Al-Amin.

Somasi ini dilayangkan sebagai respons terhadap dugaan pemasangan pompa air tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih kepada warga Kelurahan Delod Peken, Kabupaten Tabanan.

> “Kami tidak tunduk pada tekanan jabatan atau status. Hukum berlaku untuk semua. Keadilan harus berdiri,” tegas Sobri, S.H., kepada awak media.

Perkara ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi menyentuh langsung hak dasar warga atas air bersih yang merupakan bagian dari hak hidup layak. Pemeriksaan dari PDAM Tabanan juga memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut tidak sah secara hukum dan harus segera dihentikan.

Tim hukum SAW LAW secara tegas menuntut pihak Yayasan Al-Amin untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan ilegal yang berdampak langsung pada hak masyarakat,

2. Menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada warga terdampak, dan

3. Menjalankan kewajiban hukum secara bertanggung jawab.

Batas waktu tiga hari kalender diberikan untuk merespons. Jika tidak ada tindakan nyata, maka proses hukum pidana dan perdata akan ditempuh sesuai hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengacara bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga keadilan dan keberanian rakyat. Ketika hukum dilanggar, maka diam adalah bentuk pengkhianatan.

Catatan:

Laporan ini disusun berdasarkan fakta dan pernyataan resmi dalam konteks proses hukum yang terbuka. Informasi disampaikan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tanpa maksud menghakimi, melainkan sebagai bagian dari pelaporan hukum yang adil, berimbang, dan bermartabat. Wartawita