Aktivis Mahasiswa Muflihun La Guna,Desak Bupati Taliabu Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla di Pulau Taliabu (Maluku Utara)
0 menit baca
PULAU TALIABU — Krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, kian mengkhawatirkan. Kobaran api dilaporkan masih terus meluas dan mengancam lahan warga serta kawasan hutan di sejumlah wilayah.
Melihat kondisi tersebut, Aktivis Mahasiswa Pulau Taliabu, Muflihun La Guna, mendesak Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan status tanggap darurat Karhutla.
Menurut Muflihun, penetapan status tanggap darurat penting dilakukan agar penanganan kebakaran tidak berjalan secara parsial. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk memadamkan api, melindungi masyarakat, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran.
“Ini bukan lagi persoalan kebakaran biasa. Ketika api terus meluas dan mengancam lahan warga serta kawasan hutan, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah yang cepat dan terukur. Jangan menunggu kondisi semakin parah baru mengambil keputusan,” tegas Muflihun.
Ia meminta Pemkab Pulau Taliabu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk instansi terkait penanggulangan bencana dan pemadaman Karhutla.
Muflihun juga menyoroti dampak kebakaran terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari lahan pertanian dan perkebunan. Jika kebakaran terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat yang terancam.
“Yang terbakar bukan sekadar lahan. Di dalamnya ada sumber kehidupan masyarakat, ada hasil kebun, ada harapan keluarga, dan ada masa depan anak-anak Taliabu,” ujarnya.
Ia berharap Bupati Pulau Taliabu segera menetapkan status tanggap darurat apabila kondisi di lapangan telah memenuhi ketentuan, sekaligus memperkuat operasi pemadaman dan penanganan dampak Karhutla.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa keselamatan masyarakat dan lingkungan adalah prioritas. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan, tetapi tindakan nyata,” pungkasnya.
(Redaksi)
