SKANDAL DI DISKANLA LANGKAT! Dugaan Fee Proyek dan Janji Paket Rp1 Miliar Seret Nama Kadis, Plt Bupati Diminta Jangan Tutup Mata
LANGKAT – Cakrawalaasia.id | Rentetan persoalan yang menyeret nama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Kabupaten Langkat, D. Suriono, S.Pd., kian menjadi sorotan. Mulai dari dugaan permintaan fee proyek, laporan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap rekanan kontraktor, hingga persoalan pelaksanaan tiga paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir Tahun Anggaran 2025.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana pengawasan terhadap pejabat yang mengelola program dan anggaran sektor perikanan di Kabupaten Langkat?
Seorang rekanan kontraktor, Juli Harta Kembaren alias Ucok BL, sebelumnya mengaku melaporkan Suriono ke Polres Langkat atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp52 juta.
Menurut pengakuan Ucok BL, persoalan tersebut berawal dari janji pemberian paket proyek senilai Rp1 miliar. Namun, paket pekerjaan yang dijanjikan itu disebut tidak pernah ada.
Laporan tersebut tercatat dalam STTLP Nomor LP/STTLP.B/789/XI/2026/Polres Langkat, tertanggal 16 November 2026.
Persoalan itu kemudian berakhir dengan kesepakatan perdamaian. Ucok BL mengaku menerima permintaan maaf Suriono dan keduanya sepakat berdamai di Polres Langkat pada Kamis (19/11/2026).
Namun, perdamaian tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai bagaimana dugaan transaksi dan janji proyek itu bisa terjadi.
"Penipu si Suriono itu, Bang. Saya sudah lama kenal sama dia. Tapi, kok dia tega kali mau menipu saya," ungkap Ucok BL, Minggu (22/11/2026).
Lebih jauh, Ucok BL mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima pengaduan dari lima orang rekanan lain yang disebut memiliki persoalan serupa. Pengakuan tersebut tentu perlu ditelusuri dan diverifikasi agar tidak berhenti sebatas cerita di kalangan kontraktor.
Jika benar terdapat lebih dari satu rekanan yang mengeluhkan persoalan terkait, Inspektorat dan aparat penegak hukum patut memberikan perhatian serius.
Tiga Paket Pesisir, Empat Tenaga Ahli di Atas Kertas?
Belum selesai persoalan laporan rekanan, pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Diskanla Langkat Tahun Anggaran 2025 juga menyisakan tanda tanya.
Tiga paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir di Kecamatan Gebang, Tanjung Pura, dan Secanggang diketahui dikerjakan oleh satu perusahaan, yakni PT AU.
Pekerjaan yang seharusnya menjadi dasar pemetaan potensi dan pengelolaan kawasan pesisir itu diduga memiliki ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan pelaksanaan di lapangan.
Dalam masing-masing paket pekerjaan, PT AU mencantumkan empat tenaga ahli dan tenaga pendukung. Akan tetapi, berdasarkan informasi hasil pemeriksaan auditor yang menjadi dasar pemberitaan, ketiga pekerjaan tersebut diduga hanya dilaksanakan oleh satu orang berinisial MDS.
Pertanyaan mendasarnya: apakah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tercantum dalam dokumen benar-benar dilibatkan? Apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak? Dan bagaimana pengawasan yang dilakukan pejabat penanggung jawab kegiatan?
Jika terdapat ketidaksesuaian, persoalan tersebut tidak boleh hanya dianggap sebagai kekurangan administrasi. Harus ada pemeriksaan terhadap kesesuaian kontrak, realisasi pekerjaan, pembayaran, serta pertanggungjawaban anggaran.
Inspektorat Kabupaten Langkat perlu membuka hasil pemeriksaan secara proporsional agar publik mengetahui apakah terdapat pelanggaran dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Dinas Perikanan Jangan Hanya Sibuk Mengurus Proyek
Di sisi lain, fungsi utama Diskanla dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir juga patut dipertanyakan.
Sebagai kepala dinas, Suriono mengemban tanggung jawab dalam pembinaan nelayan kecil, pengembangan perikanan budidaya, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penyusunan program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Pengawasan sumber daya perikanan dan pelestarian ekosistem perairan juga membutuhkan koordinasi serius dengan instansi yang memiliki kewenangan konservasi, termasuk BBKSDA Sumatera Utara.
Namun, berbagai persoalan yang mencuat justru membuat publik mempertanyakan sejauh mana program Diskanla benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan.
Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir hanya menjadi rutinitas administrasi dan proyek tahunan tanpa hasil yang terukur.
Masyarakat membutuhkan bukti kerja, bukan sekadar laporan kegiatan.
Plt Bupati Langkat Jangan Biarkan Persoalan Mengendap
Kini sorotan mengarah kepada Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti.
Sejumlah rekanan meminta Tiorita tidak mengabaikan persoalan yang menyeret nama bawahannya tersebut. Mereka mendesak evaluasi terhadap jabatan Kadiskanla sekaligus meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan realisasi program Diskanla.
Evaluasi bukan berarti menjatuhkan hukuman sebelum adanya pemeriksaan. Namun, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap perangkat daerah bekerja secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan pelanggaran administrasi atau disiplin, proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan. Jika ditemukan bukti dugaan tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Jangan sampai muncul kesan bahwa jabatan menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan.
Kadiskanla Masih Bungkam, Publik Menunggu Jawaban
Terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, D. Suriono, saat dikonfirmasi Topmetro.news mengenai dugaan permintaan fee proyek serta dugaan penipuan terhadap rekanan kontraktor, disebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini disusun.
Konfirmasi yang disebut telah disampaikan sejak 11 November 2026 itu belum memperoleh jawaban.
Sikap belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah persoalan yang berkembang belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Kadiskanla.
Suriono tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab atas seluruh informasi yang diberitakan.
Namun, publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek, dan program peningkatan kesejahteraan nelayan.
Pertanyaan yang kini menanti jawaban Plt Bupati Langkat: apakah akan dilakukan pemeriksaan terbuka dan evaluasi berbasis fakta terhadap Kadiskanla, atau berbagai persoalan ini dibiarkan mengendap tanpa kejelasan?
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan penggunaan uang rakyat di Kabupaten Langkat.
Reporter: Rudy Hartono
Editor: Zulkarnain Idrus
