BREAK NEWS

Komdigi Akui Takedown 486 Konten Demo, ASH: Jangan Sampai Kebebasan Pers Dan Hak Publik Dikorbankan!

Komdigi Akui Takedown 486 Konten Demo, ASH: Jangan Sampai Kebebasan Pers Dan Hak Publik Dikorbankan!


NASIONAL — CAKRAWALA ASIA.ID-
Pengakuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah menurunkan atau melakukan *takedown* terhadap 486 konten media sosial terkait demonstrasi dan kerusuhan pada 27 Agustus 2026 menuai sorotan. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengendalikan ruang digital, sekaligus menyangkut kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengakui adanya patroli siber dan penurunan ratusan konten tersebut. Pengakuan itu disampaikan setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta klarifikasi terkait dugaan pembatasan akses informasi dan media sosial selama rangkaian demonstrasi berlangsung.

Meski Komdigi membantah melakukan pembatasan akses internet secara keseluruhan, pengakuan penurunan 486 konten tetap menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Apa dasar hukum penghapusan tersebut? Apa indikator pelanggarannya? Siapa yang menentukan suatu konten harus diturunkan? Dan bagaimana mekanisme keberatan bagi masyarakat maupun pemilik konten?

Menanggapi persoalan tersebut, Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), mengingatkan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam mengendalikan informasi digital harus berpijak pada konstitusi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

ASH: Jangan Samakan Dokumentasi Jurnalistik dengan Pelanggaran Hukum

Menurut ASH, pemerintah memang memiliki kewenangan menindak konten yang terbukti melanggar hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus informasi secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Persoalannya bukan semata-mata 486 konten diturunkan. Persoalan mendasarnya adalah apakah seluruh konten tersebut benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum? Jangan sampai dokumentasi peristiwa, rekaman kekerasan aparat, laporan masyarakat, maupun informasi jurnalistik justru ikut terhapus hanya karena berkaitan dengan demonstrasi yang sensitif secara politik," tegas ASH.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sementara itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4, menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta menjamin pers nasional dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

ASH menilai, rekaman demonstrasi yang memiliki nilai jurnalistik tidak boleh serta-merta disamakan dengan konten yang mengandung hasutan, ancaman, atau unsur tindak pidana.

Penilaian terhadap suatu konten harus mempertimbangkan substansi, konteks, tujuan penyampaian, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Komnas HAM Diminta Uji Legalitas dan Proporsionalitas

ASH juga meminta Komnas HAM mendalami secara objektif seluruh kebijakan penghapusan 486 konten tersebut.

Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup identitas dan jenis konten yang dihapus, pihak yang mengajukan permintaan penghapusan, dasar hukum yang digunakan, proses pengambilan keputusan, hingga ketersediaan mekanisme keberatan bagi pemilik konten.

Transparansi menjadi hal penting agar kewenangan negara tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun mendokumentasikan peristiwa publik.

"Jika terdapat konten yang melanggar hukum, silakan ditindak berdasarkan prosedur yang sah. Tetapi apabila terdapat informasi jurnalistik atau dokumentasi fakta yang tidak melanggar hukum, negara wajib menjamin perlindungannya. Jangan sampai alasan menjaga ketertiban justru mengorbankan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran," ujarnya.

Ia menegaskan, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu dan kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari keberanian negara menjamin transparansi serta melindungi kritik terhadap kekuasaan.

Komdigi Diminta Buka Hasil Evaluasi 486 Konten

Lebih lanjut, ASH mendesak pemerintah membuka hasil evaluasi terhadap 486 konten yang diturunkan kepada publik.

Menurutnya, Komdigi harus menjelaskan secara terperinci perbedaan antara konten yang dihapus berdasarkan keputusan atau permintaan pemerintah dengan konten yang diturunkan secara mandiri oleh platform digital berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.

"Jangan sampai ruang digital berubah menjadi ruang yang hanya menampilkan informasi yang dikehendaki penguasa. Negara hukum harus menjamin bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum, bukan sebaliknya hukum dijadikan alasan untuk membatasi hak masyarakat," pungkasnya.

ASH juga menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Insan pers tetap wajib menjalankan tugas berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, prinsip verifikasi, keberimbangan, serta pertanggungjawaban hukum.

Namun, pembatasan informasi juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, terlebih terhadap konten yang memiliki kepentingan publik dan nilai jurnalistik.

Sebab, ketika informasi publik dibatasi tanpa transparansi dan akuntabilitas, yang dipertaruhkan bukan hanya kemerdekaan pers, melainkan juga kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

--


**Sumber: Aceng Syamsul Hadie (ASH)**
Penulis RK

 
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar