ENDANG HASTUTY BUNGA: PEMAKZULAN GIBRAN HARUS KEDepankan KONSTITUSI, JANGAN TERJEBAK KEGADUHAN POLITIK

CakrawalaAsia. Investigasi | Nasional

DENPASAR — Dinamika politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta kabar pengajuan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dari aktivis perempuan dan anak Bali sekaligus praktisi hukum, Endang Hastuty Bunga, S.H.

Endang mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi perkembangan tersebut secara bijaksana, mengedepankan kepala dingin, serta tidak terjebak dalam perdebatan politik yang berlebihan.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan politik maupun penilaian pribadi tidak boleh menjadi dasar utama dalam menentukan arah penyelesaian persoalan bangsa.

Ia mengingatkan bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden yang terpilih melalui proses demokrasi bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Oleh karena itu, hak politik masyarakat sebagai pemilih harus dihormati.

Namun, kepercayaan rakyat tersebut, lanjut Endang, juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum.

Terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat yang disebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, Endang menegaskan bahwa dirinya menghormati hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap proses politik tersebut dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme hukum. DPR, menurutnya, harus memastikan bahwa proses konstitusional tidak berubah menjadi arena pertarungan kepentingan kelompok politik tertentu.

Pengunduran Diri Harus Dihormati, Bukan Dijadikan Spekulasi Politik

Mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Endang berpandangan bahwa keputusan untuk tetap menjabat maupun mengundurkan diri merupakan persoalan yang harus dihormati sepanjang ditempuh sesuai mekanisme konstitusi.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menafsirkan keputusan tersebut sebagai kekalahan, tekanan politik, ataupun kemenangan kelompok tertentu tanpa mengetahui secara pasti alasan dan pertimbangan yang mendasarinya.

"Apabila Gibran memang memilih mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, keputusan tersebut harus dihormati. Sebaliknya, apabila memilih tetap menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden, ia juga harus diberikan ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan hukum," ujarnya dalam pernyataan tertulis di Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Endang juga menyoroti pentingnya menempatkan kualitas kepemimpinan secara proporsional. Menurutnya, kualitas seseorang tidak semata-mata dapat diukur dari gelar akademik, tetapi juga dari pengalaman, keberanian mengambil keputusan, kemampuan bekerja, serta hasil nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan sosok Susi Pudjiastuti yang dinilainya menunjukkan bahwa pengalaman dan kapasitas kerja merupakan bagian penting dalam kepemimpinan.

Kendati demikian, Endang menegaskan bahwa pandangan tersebut bukan berarti persyaratan hukum dan administrasi negara dapat diabaikan. Seluruh persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan tetap harus dihormati dan dipenuhi.

Prabowo Diminta Kedepankan Kebijaksanaan Kenegarawanan

Dalam pernyataannya, Endang juga menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tetap mengedepankan kebijaksanaan kenegarawanan, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan seluruh proses politik berjalan berdasarkan konstitusi.

Menurutnya, kepemimpinan nasional bukan sekadar tentang mengambil keputusan, melainkan juga kemampuan menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik.

Ia turut mengajak masyarakat menghentikan kebiasaan saling merendahkan, menghujat, dan merasa paling benar dalam menyikapi persoalan politik nasional.

Endang menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan secara bertanggung jawab dan konstruktif dengan menghadirkan solusi, bukan justru memperkeruh suasana.

"Indonesia membutuhkan kedewasaan politik, bukan kegaduhan yang berkepanjangan. Siapa pun yang memegang jabatan dan apa pun keputusan yang diambil, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ia menambahkan, setiap keputusan kenegaraan harus dihormati apabila ditempuh melalui mekanisme konstitusional. Prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara sekaligus memastikan kehidupan demokrasi tetap berjalan sehat.

Jabatan Adalah Amanah, Kepentingan Bangsa Harus Diutamakan

Menutup pernyataannya, Endang menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar kepada rakyat.

Baginya, perbedaan pandangan politik tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa dan negara.

"Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kepentingan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," pungkas Endang Hastuty Bunga, S.H.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa dinamika politik nasional seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta persatuan Indonesia.

Cakrawala Asia/Investigasi

Afkan.