Koalisi 19 Organisasi Advokat Serahkan Naskah Rancangan Perubahan Undang-Undang Advokat kepada Kementerian Hukum RI

Koalisi yang terdiri atas 19 Organisasi Advokat secara resmi menyerahkan naskah Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penyerahan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif organisasi advokat dalam mendorong pembaruan hukum nasional yang lebih demokratis, konstitusional, dan berkeadilan.

   Naskah rancangan perubahan yang disusun oleh Koalisi Pimpinan Organisasi Advokat berangkat dari semangat memperkuat kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

   Atas dasar itu, rancangan tersebut menegaskan bahwa sistem organisasi advokat di Indonesia harus tetap berlandaskan prinsip multi-bar, yang memberikan ruang dan kedudukan yang setara bagi seluruh organisasi advokat yang sah.

   Koalisi menegaskan bahwa rancangan perubahan ini mengesampingkan segala bentuk monopoli organisasi advokat. Seluruh organisasi advokat yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menjalankan fungsi organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Sebagai bagian dari penguatan tata kelola profesi advokat, naskah rancangan juga mengusulkan pembentukan Dewan Etik Advokat Nasional yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari setiap organisasi advokat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. 

   Kehadiran dewan etik tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan kode etik profesi yang independen, objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi wadah bersama dalam menjaga kehormatan serta martabat profesi advokat tanpa adanya dominasi organisasi tertentu.

   Selain itu, Koalisi memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan kembali ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang sebelumnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

   Dalam rancangan yang diajukan, dilakukan penegasan norma untuk memberikan batasan yang jelas antara profesi advokat dengan konsultan hukum, paralegal, maupun pemberi bantuan hukum non-advokat. 

  Penegasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan masing-masing profesi tanpa mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan hukum.

   Koalisi meyakini bahwa perubahan Undang-Undang Advokat merupakan momentum penting untuk membangun sistem profesi advokat yang lebih inklusif, demokratis, dan selaras dengan perkembangan hukum konstitusi di Indonesia.

   Reformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat independensi profesi advokat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Melalui penyerahan naskah ini, Koalisi Pimpinan Organisasi Advokat berharap Kementerian Hukum Republik Indonesia dapat menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu bahan pembahasan dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang Advokat.

    Dengan demikian, diharapkan lahir regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi kebebasan berserikat, serta mencerminkan prinsip persamaan kedudukan bagi seluruh organisasi advokat di Indonesia.

Narahubung:

Koalisi Pimpinan Organisasi Advokat

Jakarta, 29 Juli 2026

   Apabila artikel ini akan diterbitkan di media online, saya juga dapat menambahkan judul yang lebih menarik serta subjudul (deck) agar lebih kuat dari sisi jurnalistik.