KELANGKAAN BBM DI DENPASAR, AKADEMISI SOROTI TATA KELOLA DISTRIBUSI DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK

Akademisi Universitas Dwijendra: Gangguan Pasokan BBM Harus Dijawab dengan Transparansi, Evaluasi, dan Langkah Korektif

DENPASAR — Cakrawala Asia.Id

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Denpasar menjadi sorotan terhadap keandalan tata kelola distribusi kebutuhan publik.

 Persoalan tersebut dinilai tidak cukup dilihat sebagai gangguan pasokan semata, tetapi juga sebagai ujian terhadap kesiapan sistem distribusi, koordinasi antarpihak, dan kualitas komunikasi kepada masyarakat.

Akademisi Universitas Dwijendra, Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum., menilai dampak kelangkaan BBM jauh melampaui persoalan sulitnya mendapatkan bensin. Gangguan pasokan turut memengaruhi mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga penghasilan masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja.

Menurutnya, pengemudi ojek daring, pekerja, pedagang, dan pelaku usaha merupakan kelompok yang langsung merasakan dampak ketika distribusi BBM tersendat.

“Kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan bensin yang sulit ditemukan. Persoalan yang lebih mendasar adalah seberapa andal tata kelola distribusi kebutuhan publik ketika menghadapi gangguan,” demikian pokok pandangan yang disampaikan Suar Adnyana dalam tulisannya.

Masyarakat Menanggung Dampak Gangguan Distribusi

Antrean panjang dan warga yang harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya menunjukkan beban yang harus ditanggung konsumen ketika pasokan terganggu. Kondisi tersebut, menurut Suar Adnyana, tidak semestinya semata-mata dipandang sebagai persoalan ketidaksabaran masyarakat.

Konsumen tidak memiliki kendali langsung terhadap kapal pengangkut, jadwal distribusi, maupun pengelolaan stok BBM. Namun, ketika terjadi hambatan pada rantai pasokan, masyarakat justru menjadi pihak yang pertama merasakan konsekuensinya.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari tetap dapat dipenuhi, termasuk ketika terjadi gangguan operasional.

Karena itu, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya dengan memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan. Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana sistem distribusi mampu mengantisipasi risiko dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

Gangguan Teknis Harus Diikuti Evaluasi Terbuka

Suar Adnyana menegaskan bahwa gangguan teknis dan operasional dalam distribusi memang tidak selalu dapat dihindari. Namun, kualitas tata kelola justru terlihat dari kemampuan sistem merespons situasi darurat.

Jika kendala pada satu mata rantai distribusi dapat memicu antrean di berbagai SPBU, publik dinilai berhak mempertanyakan kesiapan pasokan alternatif, kecepatan pengalihan distribusi, serta efektivitas koordinasi antara pihak terkait.

Pertanyaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa kejadian serupa dapat diantisipasi dan tidak terus berulang.

Evaluasi perlu disertai penjelasan yang terbuka, langkah perbaikan yang terukur, serta informasi mengenai perkembangan pemulihan pasokan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah penanganan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Komunikasi Publik Menjadi Kunci Meredam Kepanikan

Selain persoalan distribusi, ketidakpastian informasi juga menjadi faktor yang berpotensi memperburuk situasi. Masyarakat yang tidak mengetahui SPBU mana yang masih memiliki stok atau kapan pasokan kembali normal dapat terdorong mencari BBM ke berbagai lokasi.

Suar Adnyana berpandangan bahwa kepanikan masyarakat tidak seharusnya dijadikan satu-satunya alasan untuk menjelaskan meningkatnya permintaan. Kekhawatiran membeli BBM lebih awal memang dapat menambah tekanan permintaan dalam jangka pendek, tetapi ketidakpastian informasi juga dapat memperbesar keresahan.

Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik harus menjadi bagian integral dari pelayanan.

Pertamina bersama pihak terkait perlu menyampaikan informasi berkala mengenai ketersediaan stok, SPBU yang masih melayani konsumen, perkiraan kedatangan pasokan, serta perkembangan pemulihan distribusi. Informasi tersebut harus disampaikan melalui saluran resmi yang mudah diakses dan diperbarui sesuai kondisi aktual.

Langkah itu penting agar masyarakat tidak menghabiskan waktu dan bahan bakar untuk berpindah-pindah SPBU tanpa kepastian.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Permohonan Maaf Harus Diikuti Tindakan Nyata

Permohonan maaf dari Pertamina kepada masyarakat atas gangguan pasokan patut diapresiasi. Namun, menurut Suar Adnyana, permohonan maaf tidak boleh menjadi akhir dari penyelesaian masalah.

Pertamina perlu menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki pemantauan stok, menyiapkan alternatif distribusi, memperkuat koordinasi operasional, serta memastikan informasi kepada masyarakat tersampaikan secara cepat dan akurat.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi berjalan efektif, terutama untuk mengantisipasi dampak kelangkaan terhadap mobilitas warga dan kegiatan ekonomi.

Meski masyarakat turut memiliki tanggung jawab dalam menjaga situasi tetap kondusif, beban tanggung jawab penyedia layanan dan pemangku kebijakan lebih besar karena mereka memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta pengawasan sistem distribusi.

Dengan demikian, penanganan kelangkaan BBM harus berorientasi pada pemulihan layanan sekaligus pembenahan sistem agar gangguan serupa tidak kembali menimbulkan dampak luas.

Denpasar Membutuhkan Sistem Distribusi yang Tangguh

Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan pariwisata Bali, Denpasar memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Gangguan BBM yang berlangsung berkepanjangan berpotensi menghambat produktivitas pekerja, kegiatan perdagangan, layanan transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Karena itu, persoalan kelangkaan BBM perlu dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan distribusi energi, meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan logistik, serta membangun mekanisme komunikasi krisis yang lebih efektif.

Ukuran keberhasilan penanganan tidak cukup hanya berdasarkan kembali tersedianya BBM di SPBU. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan penyedia layanan memberikan kepastian kepada masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan memastikan distribusi berlangsung lebih andal.

Kepercayaan Publik Tidak Pulih Hanya dengan Pasokan

Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut pelayanan yang berlebihan. Mereka membutuhkan pasokan BBM yang dapat diandalkan, informasi yang bisa dipercaya, serta kepastian bahwa kepentingan publik menjadi prioritas ketika terjadi gangguan.

BBM mungkin kembali tersedia dalam beberapa hari, tetapi kepercayaan masyarakat tidak otomatis pulih hanya karena tangki kendaraan dapat kembali diisi.

Kepercayaan membutuhkan transparansi, pertanggungjawaban, evaluasi yang terbuka, dan bukti nyata bahwa perbaikan telah dilakukan.

Pandangan Dr. I Ketut Suar Adnyana tersebut menjadi pengingat bahwa kelangkaan BBM di Denpasar bukan hanya persoalan teknis distribusi. Peristiwa ini juga menjadi ujian terhadap kualitas tata kelola pelayanan publik dan kemampuan para pemangku kepentingan melindungi kebutuhan dasar masyarakat.

Sebab, yang sedang diuji bukan semata-mata ketersediaan bensin, melainkan keandalan sistem, tanggung jawab pelayanan, dan kepercayaan publik.

Afkan.