LEGAL OPINION: Membaca Putusan MK Secara Objektif, Antara Kedudukan Hukum Pemohon dan Temuan Persidangan

Analisis Prof. Dr. M. Aslam Fadli Soroti Perbedaan Amar Putusan, Legal Standing, dan Pertimbangan Bukti Pendidikan Gibran

JAKARTA — Cakrawala Asia. Id

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan memunculkan perdebatan di ruang publik.

 Perhatian tertuju pada dua aspek utama, yakni kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden serta pertimbangan Mahkamah mengenai bukti pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Dalam sebuah legal opinion, Prof. Dr. M. Aslam Fadli menilai putusan tersebut perlu dibaca secara menyeluruh dengan memisahkan persoalan prosedural dari substansi yang dipersoalkan. Menurutnya, penilaian terhadap putusan pengadilan tidak semestinya hanya bertumpu pada satu bagian pertimbangan atau narasi yang berkembang di media sosial.

Perbedaan pendapat terhadap putusan pengadilan, kata dia, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan fakta persidangan, norma hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan yang memiliki konsekuensi yuridis.

Legal Standing Menjadi Persoalan Utama

Salah satu pokok analisis yang disoroti adalah kedudukan hukum atau legal standing Denny Indrayana dan kawan-kawan.

Dalam perkara PHPU Presiden, ketentuan hukum acara mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan. Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, bersama ketentuan hukum acara yang berlaku, menjadi bagian dari kerangka untuk menilai kedudukan hukum Pemohon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 juga mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam konteks tersebut, persoalan mendasarnya adalah apakah para Pemohon memenuhi persyaratan sebagai pihak yang berhak menggunakan mekanisme PHPU Presiden, mengingat mereka bukan pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Aslam menekankan bahwa hak warga negara untuk menyampaikan kritik, melaporkan dugaan pelanggaran, atau memperjuangkan kepentingan konstitusional tidak serta-merta identik dengan hak mengajukan permohonan dalam setiap jenis perkara di pengadilan.

Dengan demikian, pentingnya substansi yang dipersoalkan tidak otomatis menghilangkan persyaratan prosedural yang ditetapkan hukum.

Persoalan Pendidikan Gibran dan Batas Kesimpulan Hukum

Selain kedudukan hukum Pemohon, perhatian publik tertuju pada pertimbangan Mahkamah mengenai bukti pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam naskah legal opinion tersebut, Aslam mengutip pertimbangan yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Menurut analisis tersebut, rumusan pertimbangan mengenai bukti harus dipahami secara proporsional. Pernyataan tentang tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan terkait dokumen tertentu tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan yang melampaui apa yang secara eksplisit dinyatakan Mahkamah.

Sebaliknya, pertimbangan mengenai bukti juga tidak sepatutnya diabaikan hanya karena amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dua aspek tersebut mempunyai fungsi berbeda dalam struktur putusan. Pertimbangan hukum memuat argumentasi dan penilaian yang disampaikan Mahkamah, sedangkan amar menentukan hasil formal perkara yang diputus.

Karena itu, tidak tepat apabila putusan tersebut langsung dimaknai sebagai pengabulan tuntutan diskualifikasi. Namun, pembacaan yang objektif juga mengharuskan setiap pertimbangan mengenai bukti dikutip secara akurat dan ditempatkan sesuai konteksnya.

Catatan penting: Penilaian mengenai riwayat pendidikan Gibran maupun implikasi hukumnya harus tetap merujuk pada teks resmi putusan, dokumen yang diperiksa, dan ketentuan persyaratan pencalonan yang berlaku.

PHPU Bukan Jalur untuk Semua Persoalan Pemilu

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah perbedaan antara sengketa hasil pemilu dan persoalan administrasi pencalonan.

Menurut analisis Aslam, persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan calon tidak otomatis dapat diperiksa melalui mekanisme PHPU Presiden. Penentuan jalur penyelesaian harus mempertimbangkan objek sengketa, sifat pelanggaran yang didalilkan, kompetensi lembaga peradilan, kedudukan hukum pihak yang mengajukan, serta tenggang waktu yang berlaku

Keputusan administrasi pemilu dan perselisihan hasil pemilu memiliki karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, forum penyelesaian harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur masing-masing persoalan.

Aspek tenggang waktu juga tidak dapat disamakan dengan kedudukan hukum. Keduanya merupakan persyaratan prosedural yang berbeda dan harus dianalisis secara tersendiri berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dalam perkara yang diajukan pada 2026 untuk mempersoalkan persyaratan pencalonan pada Pemilu 2024, pertanyaan mengenai objek sengketa dan jalur hukum yang tersedia menjadi penting untuk dijelaskan secara cermat.

Apakah Pemeriksaan Perkara Merupakan Penemuan Hukum?

Aslam juga menyoroti kemungkinan nilai akademis dari pemeriksaan perkara yang tidak lazim tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemeriksaan perkara dapat membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara persyaratan pencalonan, keputusan administrasi pemilu, hasil pemilihan umum, dan kewenangan lembaga peradilan.

Proses tersebut dapat memberikan bahan bagi perkembangan penafsiran hukum, terutama apabila muncul persoalan yang belum memperoleh penjelasan memadai dalam praktik.

Meski demikian, Aslam mengingatkan bahwa anggapan Mahkamah sengaja melanjutkan pemeriksaan untuk menciptakan hukum baru harus ditempatkan sebagai interpretasi akademis, kecuali terdapat dasar eksplisit dalam pertimbangan resmi yang mendukung kesimpulan tersebut.

Penemuan hukum atau rechtsvinding bukan kewenangan untuk mengesampingkan hukum acara. Proses penafsiran tetap harus berada dalam koridor konstitusi, kewenangan pengadilan, dan prinsip peradilan yang adil.

Dengan demikian, manfaat akademis dari pemeriksaan persidangan dapat diakui tanpa harus menyimpulkan bahwa seluruh persyaratan pengajuan permohonan telah terpenuhi.

Amar Tidak Dapat Diterima dan Tuduhan Ambiguitas

Dalam legal opinion tersebut, Aslam turut menanggapi anggapan bahwa putusan MK menimbulkan ambiguitas.

Ia berpandangan bahwa istilah ambigu perlu digunakan secara hati-hati. Suatu putusan tidak otomatis ambigu hanya karena pertimbangan hukumnya kompleks atau menimbulkan perbedaan penafsiran.

Berdasarkan uraian putusan dalam naskah legal opinion, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Secara prosedural, amar tersebut menunjukkan bahwa permohonan tidak diterima melalui mekanisme PHPU yang diajukan. Amar itu tidak dapat disamakan dengan putusan yang mengabulkan tuntutan diskualifikasi.

Adapun pertimbangan mengenai bukti pendidikan harus dianalisis dalam konteks argumentasi hukum yang disampaikan Mahkamah, tanpa serta-merta dianggap sebagai penetapan final atas seluruh tuduhan yang dipersoalkan.

Q

Bagi Aslam, kritik terhadap putusan tetap terbuka. Namun, kritik yang dapat dipertanggungjawabkan perlu menunjukkan bagian pertimbangan yang dinilai tidak konsisten, norma yang dianggap dilanggar, serta alasan mengapa persoalan tersebut memengaruhi konsekuensi hukum putusan.

Tanpa uraian semacam itu, penggunaan istilah ambigu berisiko menjadi penilaian retoris yang tidak disertai argumentasi hukum memadai.

Publik Diminta Memisahkan Fakta, Pertimbangan, dan Amar

Perdebatan mengenai putusan MK tersebut memperlihatkan pentingnya literasi hukum di tengah derasnya arus informasi digital.

Ada tiga hal yang perlu dibedakan ketika masyarakat membaca putusan pengadilan.

Pertama, fakta dan dokumen yang diperiksa dalam persidangan. Kedua, pertimbangan hukum yang menjelaskan penilaian Mahkamah terhadap argumentasi dan bukti. Ketiga, amar putusan yang menentukan hasil formal perkara.

Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja.

Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak berarti seluruh dalil Pemohon dibenarkan. Pada saat yang sama, amar tersebut juga tidak menghapus keberadaan pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari kesimpulan yang hanya bersumber dari potongan pernyataan, judul provokatif, atau interpretasi sepihak yang beredar di ruang digital.

Kesimpulan: Kritik Harus Berbasis Argumentasi Hukum

Melalui legal opinion tersebut, Prof. Dr. M. Aslam Fadli menekankan bahwa Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 perlu dibaca secara utuh dengan membedakan kedudukan hukum Pemohon, ruang lingkup kewenangan Mahkamah, serta pertimbangan mengenai bukti yang dibahas dalam persidangan.

Amar tidak dapat diterima memiliki konsekuensi prosedural yang harus dihormati. Sementara itu, pertimbangan mengenai bukti tetap dapat dianalisis secara akademis sepanjang kesimpulan yang ditarik tidak melampaui rumusan putusan.

Menurutnya, sikap objektif bukan berarti membenarkan seluruh tindakan lembaga peradilan tanpa kritik. Sebaliknya, objektivitas juga tidak berarti menuduh adanya penyimpangan tanpa dasar yang dapat diuji.

Ujian utama dalam membaca putusan konstitusi adalah kemampuan membedakan apa yang terbukti, apa yang dipertimbangkan hakim, dan apa yang benar-benar diputuskan.

Dengan pendekatan tersebut, perdebatan mengenai persyaratan pencalonan, integritas pemilu, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung secara lebih terukur, berbasis argumentasi, serta tetap menghormati prinsip negara hukum.

Afkan.