BREAK NEWS

Pencabutan Bukti P-5 dan Pembatalan 10 Saksi dalam Gugatan Rp5,56 Miliar di PN Jakpus Jadi Sorotan


Poto istimewa. afkan 
JAKARTA — CAKRAWALA ASIA.id
Persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada keputusan kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., yang mencabut Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026.

Pencabutan dokumen tersebut dipertanyakan pihak Tergugat I, James Tono, melalui kuasa hukumnya, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau yang dikenal dengan sapaan Hoky, dari Mustika Raja Law Office.

Pasalnya, dokumen yang dicabut itu sebelumnya disebut memiliki keterkaitan dengan dasar pengenaan klausul penalti 100 kali lipat yang digunakan dalam perhitungan tuntutan kerugian Penggugat, Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, dengan nilai mencapai Rp5.565.315.000.

Keputusan pencabutan Bukti P-5 disampaikan dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026). Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penggunaan dokumen sebagai dasar dalil gugatan.

Sebab, berdasarkan keterangan Hoky, dalam persidangan sebelumnya keberadaan dokumen tersebut sempat dipersoalkan karena disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.

Perubahan status dokumen, dari sebelumnya disebut belum ditemukan hingga akhirnya dicabut sebagai alat bukti, dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses pemeriksaan perkara.

"Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif," ujar Hoky.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administratif pencabutan alat bukti. Lebih jauh, hal itu berkaitan dengan kejelasan dasar hukum dan pembuktian atas tuntutan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami," tegasnya.

PEMERIKSAAN 10 SAKSI BATAL, RENCANA GUGATAN BARU MUNCUL

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah pembatalan rencana pemeriksaan 10 orang saksi yang menurut keterangan pihak Tergugat I telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan tersebut, Andi Widiatno menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi dibatalkan karena pihak Penggugat berencana mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Langkah tersebut dipertanyakan Hoky.

 Menurutnya, pembatalan pemeriksaan saksi yang telah hadir, bersamaan dengan pencabutan Bukti P-5, menimbulkan persoalan mengenai arah dan konsistensi pembuktian dalam perkara yang sedang berjalan.

"Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi. Jangan sampai proses persidangan kehilangan substansi dalam menguji dalil dan bukti para pihak," ujarnya.

Dalam konteks hukum acara perdata, pembuktian merupakan bagian penting untuk menguji kebenaran dalil yang disampaikan masing-masing pihak. Karena itu, kejelasan dokumen, keterangan saksi, dan hubungan antara alat bukti dengan tuntutan menjadi aspek yang patut diperiksa secara cermat oleh majelis hakim.

HOKY SOROTI PERILAKU KUASA HUKUM TERHADAP WARTAWAN

Di luar persoalan pembuktian, Hoky juga menyampaikan keberatan atas insiden yang melibatkan Andi Widiatno dengan sejumlah wartawan yang sedang meliput jalannya persidangan.

Menurut keterangan Hoky, Andi sempat menyampaikan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan. Selain itu, Andi disebut mengambil gambar menggunakan kamera telepon selulernya terhadap wartawan dari tempat duduknya sebagai kuasa hukum Penggugat.

Hoky menilai aktivitas jurnalistik di lingkungan pengadilan perlu dihormati sepanjang dilakukan dengan memperhatikan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

"Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang, termasuk aturan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020.

Menurutnya, aturan mengenai aktivitas dokumentasi di ruang sidang harus dihormati oleh seluruh pihak yang berada di dalam persidangan.

"Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak, baik advokat maupun wartawan. Semua wajib menghormati tata tertib persidangan dan profesi pers," tambahnya.

ENAM KREDITUR PERCAYAKAN PENDAMPINGAN HUKUM

Hoky mengungkapkan, perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian persoalan yang disebut melibatkan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua.

Pendampingan hukum yang semula diberikan oleh satu pihak, menurut Hoky, kini berkembang menjadi enam orang yang mempercayakan penanganan hukum kepada dirinya melalui Mustika Raja Law Office.

Keenam pihak tersebut adalah:
1. James Tono.
2. Herman Kisto.
3. Gunawan.
4. Theresia Avilia Warti.
5. Juwandi Sulianto.
6. Sekar Winarsih.

Selain gugatan perdata, Hoky menyebut terdapat tiga laporan polisi yang telah diajukan berkaitan dengan rangkaian persoalan tersebut.

Berikut data laporan sebagaimana disampaikan pihak kuasa hukum Tergugat I:
- LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026, tercantum sebagai Bukti T.I-15.
- LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026, tercantum sebagai Bukti T.I-16.
- LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026, tercantum sebagai Bukti T.I-18.

Keberadaan laporan polisi tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang terpisah dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penanganan serta perkembangan masing-masing laporan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

UJI BUKTI MENJADI KUNCI, BUKAN SEKADAR BESARNYA TUNTUTAN

Hoky mengimbau pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam rangkaian persoalan tersebut agar tidak takut memperjuangkan hak melalui jalur hukum.

Ia menegaskan, setiap tuntutan dengan nilai miliaran rupiah harus disertai dasar hukum, dokumen pendukung, serta pembuktian yang dapat diuji di hadapan majelis hakim.

"Persidangan harus menjadi tempat menguji kebenaran setiap dalil dan bukti. Jika tuntutan mencapai miliaran rupiah, tentu harus ada dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas. Jangan takut memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia," tutupnya.

Afkan.
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar