Kejari Halmahera Selatan Resmi Luncurkan Program Jaksa Sahabat Koperasi

Cakrawala.asia.id Wujudkan Koperasi Merah Putih yang Sejahtera, Transparan, dan Bebas Risiko Hukum

Labuha, 27 Agustus 2025 – Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Kejari Halsel) menunjukkan komitmennya mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dengan meluncurkan program Jaksa Sahabat Koperasi (JSK). Acara peluncuran yang digelar di Aula Kantor Kejari Halsel ini dihadiri oleh para pengurus Koperasi Merah Putih se-Kecamatan Bacan, serta perwakilan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Halmahera Selatan.

Program JSK hadir dengan misi utama memperkuat tata kelola koperasi agar berjalan sehat, transparan, profesional, dan bebas dari risiko hukum. Melalui program ini, kejaksaan tidak lagi semata-mata berfokus pada penindakan hukum, melainkan lebih proaktif bergerak ke arah pencegahan (preventif).

Kajari: Jaksa Hadir Sebagai Mitra, Bukan Pencari Kesalahan

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Ahmad Patoni, S.H., M.H., menegaskan bahwa filosofi utama JSK adalah mengawal dan melindungi koperasi sebagai bagian dari pilar ekonomi bangsa.

Kami hadir bukan sebagai penegak hukum yang mencari kesalahan, melainkan sebagai mitra bagi pengurus koperasi. Filosofi kami adalah pengawalan hukum preventif untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kesuksesan koperasi adalah bagian dari kepentingan nasional yang wajib dijaga dan diamankan,” ujar Kajari Ahmad Patoni.

Ia menambahkan, keberhasilan koperasi tidak hanya menyangkut kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjadi penopang pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendampingan hukum oleh kejaksaan dipandang penting agar koperasi terbebas dari risiko penyalahgunaan dan konflik internal.

Landasan Hukum Program JSK Peluncuran JSK berlandaskan pada Pasal 30B huruf b Undang-Undang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mendukung terciptanya kondisi pembangunan yang aman dan kondusif. Kejaksaan berperan melakukan pengawasan hukum secara preventif, membina masyarakat, dan menjaga institusi publik agar tidak terjebak pada praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan demikian, JSK diposisikan sebagai sarana edukasi, advokasi, sekaligus benteng pengaman hukum yang akan melindungi koperasi dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Edukasi Risiko dan Pencegahan Salah Urus

Dalam sosialisasi yang digelar bersamaan dengan launching JSK, Kepala Bidang Koperasi DISKOPERINDAG Halsel, Jabid M. Jafar, bersama jaksa fungsional Kejari Halsel memberikan pembekalan kepada para pengurus koperasi.

Materi sosialisasi membahas tiga risiko utama yang sering dihadapi koperasi, salah satunya adalah risiko salah urus (mismanagement). Risiko ini biasanya muncul karena pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta pengambilan keputusan yang tidak melibatkan anggota.

Solusi yang ditawarkan mencakup:

memperkuat AD/ART koperasi,

menerapkan pelaporan keuangan sesuai standar Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024,

serta mengoptimalkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pertanggungjawaban yang sah.

Menurut Jabid M. Jafar, keterlibatan kejaksaan dalam program JSK akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. “Kehadiran kejaksaan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberi perlindungan hukum, memastikan tata kelola koperasi berjalan benar, dan membangun kepercayaan anggota,” ujarnya.

Antusiasme dan Harapan Para pengurus koperasi yang hadir dalam acara ini menyambut positif peluncuran JSK. Mereka menilai, kehadiran jaksa sebagai sahabat koperasi akan menjadi terobosan penting dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga koperasi di Halmahera Selatan.

Dengan adanya Jaksa Sahabat Koperasi, koperasi diharapkan mampu tumbuh lebih sehat, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Keberhasilan koperasi bukan hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia yang lebih maju. Redaksi