SAH DIKUKUHKAN: Pengurus Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Bali Resmi terbentuk

Denpasar, Bali — 6 Desember 2025

Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Bali resmi dilantik oleh Ketua Umum LBH GP Ansor, H. Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H., di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Renon, Denpasar. Daniar Trisasongko ditunjuk memimpin DPD LBH GP Ansor Bali, yang menaungi lebih dari 20 advokat.

Pelantikan ini dihadiri oleh Forkopimda Bali, PW GP Ansor Provinsi Bali, pimpinan badan otonom Ansor se-Bali, tokoh masyarakat, akademisi, mitra strategis, awak media, serta kader Ansor dan Banser. Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Ansor, doa bersama, dan pembacaan SK pengukuhan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LBH GP Ansor menekankan bahwa amanah di LBH bukan sekadar tugas administratif, tetapi tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat.

“Menegakkan keadilan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bila ada anggota yang tidak siap membela kaum tertindas, lebih baik mengundurkan diri dari LBH GP Ansor,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, LBH harus hadir langsung di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum. LBH GP Ansor wajib memberikan perlindungan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, sekaligus menjadi garda depan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ketua DPD LBH GP Ansor Bali, Daniar Trisasongko, menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menegaskan komitmen lembaga dalam menegakkan keadilan.

“LBH GP Ansor Bali hadir untuk mengawal keadilan bagi mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Keadilan tidak boleh hanya dimiliki kelompok kuat,” ujarnya.

Daniar menambahkan, tantangan hukum di Bali dan Indonesia semakin kompleks, mulai dari kriminalisasi masyarakat kecil, sengketa agraria, eksploitasi pekerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga maraknya informasi hukum yang keliru. LBH GP Ansor Bali diharapkan menjadi lembaga yang memberikan solusi, ketenangan, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai langkah awal, LBH GP Ansor Bali akan meluncurkan program layanan paralegal dan edukasi hukum bagi masyarakat, termasuk pelajar SMA, agar lebih memahami dasar hukum dan prosedur saat menghadapi persoalan hukum. Wartawita