KAPOLRI TEGASKAN PENGUSUTAN DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL: BARESKRIM DIMINTA BEKERJA OPTIMAL, OKNUM PEJABAT POLRI JADI SOROTAN

Cakrawala Asia. Investigasi | Jakarta

JAKARTA — Komitmen penegakan hukum di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian publik. 

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pengusutan dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access),

 hingga dugaan tindak pidana makar akan terus dioptimalkan oleh penyidik Bareskrim Polri.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri seusai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam keterangannya, Kapolri mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah kepolisian dalam mengungkap perkara yang turut menyeret dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.

Perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.

 Apabila terbukti melalui proses hukum, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan privasi, keamanan komunikasi, serta penyalahgunaan kewenangan.

Kapolri menjelaskan, penyidikan turut mendalami dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Namun, status hukum dan bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

PRESIDEN DAN PUBLIK MENANTI KEJELASAN

Kapolri menegaskan bahwa Polri memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut. Menurutnya, keresahan bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga menjadi perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.

Ia pun meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan proses hukum secara profesional.

"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegas Kapolri.

PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI MENJADI UJIAN

Dalam rapat kerja tersebut, Polri juga memaparkan perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, serta akses ilegal.

Selain itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Penerbitan laporan polisi tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan. Meski demikian, penerbitan laporan polisi tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Seluruh dugaan tindak pidana tetap harus diuji melalui proses hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen reformasi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Publik tentu tidak hanya menunggu pernyataan bahwa penyidikan berjalan optimal, tetapi juga mengharapkan kejelasan mengenai konstruksi perkara, perkembangan pembuktian, serta pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Pengawasan Komisi III DPR RI juga menjadi elemen penting agar penanganan perkara berlangsung objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan sangat ditentukan oleh keberanian institusi tersebut mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan strategis.

Hingga seluruh proses hukum memperoleh kepastian, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, tuntutan publik terhadap transparansi dan penegakan hukum yang adil juga tidak boleh diabaikan.

 Investigasi Cakrawala Asia 

(HR)