KONFLIK THE UMALAS SIGNATURE MEMANAS, MEG BUKA PERKEMBANGAN KASUS: PUTUSAN PIDANA BT, SENGKETA ASET, HINGGA LAPORAN SIBER JADI SOROTAN

Cakrawala Asia Investigasi | Bali

BADUNG — Konflik hukum yang melibatkan pengelolaan dan penguasaan proyek The Umalas Signature kembali memasuki babak baru.

 Magnum Estate Group (MEG) bersama tim kuasa hukumnya membeberkan perkembangan sejumlah perkara pidana dan perdata yang melibatkan Budiman Tiang (BT), sejumlah perusahaan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (13/11/2026), MEG didampingi para advokat dari ASA Law Firm, yakni Dr. Agus Samijaya, S.H., M.H. dan Irjen Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc., serta advokat Parwata Law Office, Dr. Nova Parwata, S.H., M.H. dan Dimas Suhartono, S.H.

Paparan tersebut mengungkap empat persoalan utama, yakni perkembangan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, pelaksanaan putusan pidana terhadap BT, sejumlah laporan dugaan tindak pidana kepada Polda Bali, serta permohonan perlindungan hukum kepada instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

MEG menyatakan langkah konferensi pers dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan konflik yang dinilai belum menemukan penyelesaian secara menyeluruh.

Delapan Perkara Perdata Menjadi Perhatian

Dalam pemaparannya, MEG menguraikan delapan perkara perdata yang berkaitan dengan BT, PT Magnum Estate International (PT MEI), PT Samahita Inti Prasada (PT SIP), PT Indonesia Capital Group (PT ICG), PT Samahita Umalas Prasada (PT SUP), serta PT Tirta Digital Indonesia (PT TDI).

Dari sejumlah perkara tersebut, beberapa gugatan telah berakhir melalui putusan pengadilan maupun pencabutan gugatan.

Pada perkara Nomor 678/Pdt.G/2025/PN Dps., gugatan wanprestasi yang diajukan BT terkait pembatalan RUPS Luar Biasa PT SIP, kewajiban penyelesaian pembangunan The Umalas Signature, hingga tuntutan pembayaran Rp28,86 miliar, berakhir setelah PN Denpasar mengabulkan permohonan pencabutan gugatan pada 18 Juni 2025.

Berikutnya, perkara Nomor 805/Pdt.G/2025/PN Dps. yang mempersoalkan dugaan wanprestasi PT SUP dan pembatalan perjanjian kerja sama, diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima pada 12 Januari 2026.

Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2025/PN Dps. yang memuat tuntutan pembayaran sisa utang sebesar Rp14,29 miliar juga dinyatakan tidak dapat diterima melalui putusan 18 Mei 2026.

Sementara itu, permohonan pemeriksaan data keuangan PT SUP melalui perkara Nomor 187/Pdt.P/2025/PN Dps. dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan penetapan 1 Juli 2026.

Perkembangan penting lainnya terjadi dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2026/PN Dps. yang mempermasalahkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 22 tertanggal 1 Desember 2023.

Dalam perkara tersebut, PN Denpasar melalui putusan 23 September 2026 menolak gugatan konvensi PT TDI dan mengabulkan gugatan rekonvensi PT MEI.

Kemudian, gugatan PT TDI terhadap PT ICG dan pihak lainnya dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2026/PN Dps. juga ditolak melalui putusan 2 November 2026.

Namun, dua perkara lainnya masih berjalan. Yakni perkara Nomor 1076/Pdt.G/2026/PN Dps. terkait tuntutan pembayaran Rp10,04 miliar terhadap PT SUP dan perkara Nomor 1208/Pdt.G/2026/PN Dps. yang memuat tuntutan ganti rugi material sebesar Rp381,5 miliar terhadap PT MEI.

Kedua Perkara Tersebut Masih dalam Pemeriksaan PN Denpasar.

Rangkaian perkara ini memperlihatkan bahwa persoalan The Umalas Signature tidak lagi sebatas perselisihan kerja sama bisnis, melainkan telah berkembang menjadi sengketa korporasi, perjanjian, kepemilikan saham, dan tuntutan keuangan dengan nilai yang signifikan.

Putusan pidana 3 tahun 6 bulan, MEG persoalkan pelaksanaannya

Sorotan utama konferensi pers juga tertuju pada perkara pidana atas nama BT.

Berdasarkan keterangan MEG, perkara tersebut berawal dari laporan Charles B. Siringo Ringo dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT SUP kepada Polda Bali pada November 2024. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana disebut dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/827/XI/2024/SPKT/Polda Bali.

Perkara kemudian diproses hingga persidangan di PN Denpasar melalui Nomor 901/Pid.B/2025/PN Dps. Selanjutnya, berdasarkan keterangan MEG, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid.B/2026/PT Dps. tertanggal 10 Maret 2026 menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap BT.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid/2026 tertanggal Mei 2026.

Dengan demikian, menurut MEG, perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Persoalan yang kini dipertanyakan MEG adalah pelaksanaan putusan tersebut. Dalam konferensi pers, MEG menyampaikan bahwa BT belum ditemukan untuk menjalani hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

MEG menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen hukum di atas kertas. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus benar-benar dilaksanakan," demikian pokok pernyataan MEG dalam konferensi pers.

Meski demikian, status pencarian dan pelaksanaan eksekusi terhadap BT perlu dikonfirmasi secara resmi kepada kejaksaan maupun aparat penegak hukum yang berwenang.

Laporan siber hingga dugaan pendudukan paksa

Tidak hanya perkara perdata dan pidana yang telah diputus pengadilan, MEG juga membeberkan sejumlah laporan lain yang menurut perusahaan berkaitan dengan konflik The Umalas Signature.

- Pertama, laporan dugaan pengancaman terhadap salah satu pemegang saham PT MEI berinisial SS. Laporan tersebut disebut telah diterima Polda Bali melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/304/II/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 19 Februari 2026.

- Kedua, peristiwa pada 4 Juli 2026 yang menurut MEG melibatkan Ricky Ariadi Pratama bersama sejumlah orang yang diduga memasuki kawasan The Umalas Signature secara paksa.

MEG menyebut tindakan tersebut menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta disertai upaya pengosongan lokasi tanpa dasar hukum yang sah menurut pihak perusahaan.

Atas peristiwa itu, PT SUP melaporkan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin kepada Polda Bali melalui laporan Nomor STTLP/B/586/VII/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 4 Juli 2026.

- Ketiga, MEG mengungkap adanya laporan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik yang diajukan dua pemegang saham PT MEI, yakni SS dan Igor Maksimov (IM).

Menurut keterangan MEG, laporan tersebut berkaitan dengan pemberitaan dan unggahan media sosial yang disebut memuat tuduhan tidak benar, termasuk narasi bahwa para pemegang saham PT MEI merupakan buronan dari Rusia.

Laporan pengaduan tersebut tercatat melalui Nomor STPL/1570/X/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 14 Oktober 2026 dan STPL/1586/X/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 16 Oktober 2026.

Seluruh tuduhan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum. Pihak yang dilaporkan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum.

Tabungan emas PT SUP turut dipersoalkan

Hal lain yang disampaikan MEG adalah dugaan upaya pencairan tabungan emas yang diklaim merupakan aset PT SUP.

MEG menyebut BT melalui kuasa hukumnya dari Barbar & Partners Law Firm, yang dipimpin Ade Ratnasari, LL.B., M.B.A., CHLCP, mengajukan permohonan pencairan tabungan emas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2026.

Menurut MEG, upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak Pegadaian Bali memberitahukan adanya permohonan pencairan kepada perusahaan.

MEG menyatakan masih mengupayakan langkah hukum untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Namun, dasar kepemilikan, kewenangan pencairan, serta dokumen yang digunakan dalam permohonan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan dan keterangan pihak Pegadaian.

MEG Meminta Perlindungan Hukum

Di tengah berbagai perkara tersebut, PT MEI selaku perusahaan induk MEG menyatakan telah menyampaikan surat resmi kepada sejumlah instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Surat tersebut pada prinsipnya berisi permohonan perlindungan hukum terhadap kepentingan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan The Umalas Signature.

MEG menegaskan bahwa pihaknya memilih menempuh jalur hukum melalui kepolisian dan pengadilan serta menyatakan tidak bermaksud mengintervensi independensi aparat penegak hukum.

Namun, perusahaan meminta agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan dan laporan-laporan yang telah disampaikan mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Publik menunggu kepastian hukum dan keterbukaan semua pihak

Konferensi pers 13 November 2026 memperlihatkan bahwa konflik The Umalas Signature masih menyisakan persoalan yang kompleks.

Di satu sisi, terdapat putusan pengadilan yang menurut MEG telah berkekuatan hukum tetap, sejumlah gugatan perdata yang telah diputus, serta perkara lain yang masih berjalan.

Di sisi lain, muncul laporan dugaan tindak pidana baru, persoalan penguasaan aset, klaim kepemilikan tabungan emas, dan permohonan perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka.

Bagaimana perkembangan pelaksanaan putusan pidana terhadap BT?

 Bagaimana status penanganan laporan-laporan yang disampaikan MEG kepada Polda Bali?

 Bagaimana kepastian hukum mengenai penguasaan dan pengelolaan aset The Umalas Signature?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup hanya berasal dari satu pihak yang bersengketa. Diperlukan penjelasan dari aparat penegak hukum, dokumen resmi pengadilan, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam konferensi pers.

Afkan.