Najwa Shihab Kritik DPR: “Jangan Alihkan Isu ke Gaji, Bongkar Saja Dana Reses Miliaran yang Tak Pernah Diaudit”
Jakarta, CakrawalaAsia.id - Jurnalis senior Najwa Shihab kembali melontarkan kritik tajam terhadap DPR RI, menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Ia menegaskan, polemik soal gaji bukan inti persoalan, sebab akar masalah sesungguhnya terletak pada pengelolaan dana reses yang nilainya mencapai miliaran rupiah per anggota namun tak pernah jelas penggunaannya.
“Udah terlalu sering nih kita punya peristiwa yang berakhir misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan publik: transparansi, reformasi, dan empati,” ujar Najwa saat menanggapi isu pemangkasan gaji anggota DPR, Senin (13/10/2025).
Najwa menilai, langkah DPR menurunkan gaji menjadi sekitar Rp75 juta per bulan hanyalah manuver simbolik untuk meredam kemarahan publik. Gerakan masyarakat 17+8, menurutnya, seharusnya diarahkan untuk menuntut reformasi menyeluruh dalam tubuh parlemen, bukan sekadar memotong angka di slip gaji.
“Aku enggak masalah DPR digaji besar asal kerjanya benar. Tapi kalau publik cuma puas karena gaji mereka dipotong, berarti kita salah fokus. Intinya bukan di situ,” tegas Najwa.
Ia mengungkap, berdasarkan catatan yang ia himpun, total dana reses DPR mencapai Rp2,46 triliun per tahun, atau sekitar Rp2,5–4 miliar per anggota. Dana yang semestinya digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat itu, justru sering kali tidak disertai laporan pertanggungjawaban yang terbuka.
“Dana reses itu enggak pernah ada laporan ke publik, padahal nilainya miliaran per anggota. Itu yang harus diawasi, bukan cuma gajinya,” ujarnya menekankan.
Najwa juga menyoroti alasan klasik anggota dewan yang menyebut dana besar diperlukan untuk “biaya turun ke dapil”. Menurutnya, dalih itu justru mencerminkan betapa sistem keuangan politik masih jauh dari kata bersih.
“Kalau rakyat masih terbiasa minta uang ke wakilnya, berarti sistemnya yang harus dirombak. Transparansi bukan cuma soal nominal, tapi soal kepercayaan,” katanya.
Najwa menegaskan, gaji besar bukan dosa, selama dibarengi dengan kerja nyata dan keterbukaan dalam mengelola dana publik. “Yang penting itu jujur dan terbuka. Publik cuma ingin tahu uangnya ke mana, jangan cuma angka di atas kertas,” tandasnya.
Dengan kritik bernuansa tajam ini, Najwa Shihab menegaskan bahwa pemotongan gaji hanyalah langkah kosmetik. Masalah sesungguhnya adalah budaya politik yang menutup-nutupi dana publik, lemahnya pengawasan internal, dan absennya keberanian DPR untuk membuka isi dompetnya kepada rakyat.
Cakrawala Jakarta
