Arsitek Keluhkan Honor Perencanaan Sekolah Rakyat Belum Dibayar, IAI Angkat Bicara!

Jakarta – Sejumlah konsultan arsitek yang terlibat dalam penyusunan desain program Sekolah Rakyat mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan sejak akhir tahun 2025. Keluhan tersebut mencuat di tengah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan.

Informasi mengenai keterlambatan pembayaran itu ramai diperbincangkan setelah seorang konsultan perencana mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial. Dalam unggahannya, ia menyebut proses perancangan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas karena proyek tersebut dikategorikan sebagai program prioritas nasional.

Menurut pengakuannya, para konsultan diminta menyelesaikan desain sebelum pergantian tahun dengan alasan anggaran telah tersedia dan pembayaran dijanjikan dapat direalisasikan pada awal 2026. Namun hingga pertengahan tahun, honor yang dijanjikan disebut belum diterima.

Keluhan tersebut mendapat perhatian dari Ketua Umum  (IAI), . Ia mengakui telah mendengar laporan mengenai sejumlah arsitek yang belum memperoleh pembayaran atas pekerjaan perencanaan Sekolah Rakyat.

Bahkan, menurutnya, terdapat informasi bahwa ada pihak yang diminta mengembalikan dana terkait proyek tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, ia menegaskan bahwa IAI tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Boegar, sapaan akrab Georgius Budi Yulianto, menjelaskan bahwa apabila ada anggota IAI yang ikut dalam proyek tersebut, keterlibatan mereka bersifat pribadi dan bukan melalui penugasan resmi organisasi profesi.

Karena tidak dilibatkan sejak awal, IAI juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kurasi, pengawasan, maupun pendampingan profesional terhadap pekerjaan yang dilakukan para arsitek dalam program tersebut. Padahal, organisasi profesi memiliki pedoman dan kode etik yang dapat digunakan untuk mengawal hubungan kerja antara arsitek dan pengguna jasa.

Ia menambahkan, IAI memiliki lebih dari 30 ribu anggota di seluruh Indonesia serta lembaga mediasi dan advokasi yang dapat membantu apabila terjadi sengketa atau persoalan hukum. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat berjalan setelah ada laporan resmi dari anggota yang merasa dirugikan.

Selain keluhan dari kalangan arsitek, isu keterlambatan pembayaran juga disebut muncul di lingkungan kontraktor pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat. Beberapa pihak mengaku mengalami tekanan arus kas karena harus menalangi kebutuhan operasional dan pengadaan material proyek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum, , membantah adanya persoalan pendanaan yang menghambat proyek Sekolah Rakyat. Ia memastikan tidak terdapat masalah pembiayaan yang menyebabkan pembayaran kepada kontraktor tertunda.

Menurut Dody, kondisi yang terjadi lebih disebabkan karena progres pekerjaan belum mencapai tahap yang memungkinkan kontraktor mengajukan tagihan kepada pemerintah. Karena itu, proses pembayaran belum dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat hingga saat ini masih berjalan sesuai rencana dan terus dipantau secara berkala untuk memastikan target penyelesaian dapat tercapai.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons Xatas berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kendala arus kas yang dialami sebagian kontraktor yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat.