Dari Kasus Maling Ayam, Terkuak Krisis Keamanan dan Kepercayaan Publik di Bali Ketika Negara Gagal Hadir, Massa Mengambil Alih Hukum

Poto Istimewa oleh: Tim Investigasi WartaGlobal

Denpasar – Warta Global.Id Kematian seorang pria yang diduga mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, bukan sekadar berita kriminal. 

   

   Peristiwa itu menjadi cermin retaknya rasa aman, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan dalam melindungi warganya.

   Menurut informasi yang disampaikan kepolisian, korban meninggal dunia setelah diduga menjadi sasaran pengeroyokan warga. Sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara proses hukum masih berlangsung. Aparat juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri.

   Namun, berhenti pada penetapan tersangka berarti hanya menyentuh permukaan persoalan.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa kemarahan massa bisa meledak hingga merenggut nyawa seseorang.

   Apabila benar pencurian ternak telah berulang kali terjadi dan tidak mampu dicegah secara efektif, maka masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana sistem keamanan lingkungan berjalan. Sebaliknya, apabila pelaku terdorong oleh tekanan ekonomi, maka pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kedua aspek tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut dan tidak dapat disimpulkan hanya dari satu peristiwa.

   Yang paling memprihatinkan adalah munculnya praktik main hakim sendiri. Dalam negara hukum, siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketika massa mengambil alih peran aparat penegak hukum, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya nyawa seseorang, melainkan kewibawaan negara.

   Bali selama ini dikenal sebagai etalase pariwisata Indonesia. Jutaan wisatawan datang karena citra keamanan, budaya, dan keramahtamahan masyarakatnya. Namun citra tersebut akan kehilangan makna apabila di balik gemerlap industri pariwisata masih terdapat keresahan akibat kriminalitas, rendahnya rasa aman, dan kecenderungan penyelesaian masalah melalui kekerasan.

   Kasus Baturiti seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat pencegahan kejahatan, meningkatkan keamanan lingkungan, memperluas program kesejahteraan bagi kelompok rentan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

   Keberhasilan kepemimpinan tidak semata diukur dari pertumbuhan investasi, meningkatnya kunjungan wisatawan, atau capaian pembangunan fisik. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara menghadirkan rasa aman, melindungi hak setiap warga negara, dan memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui hukum, bukan oleh amarah massa.

   Tragedi di Baturiti hendaknya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Sebab ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa hukum mampu memberikan keadilan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas keamanan, tetapi juga kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

   Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan proses pidana terhadap para pelaku pengeroyokan. Yang lebih penting adalah memastikan penyebab yang melatarbelakangi tragedi serupa dapat diidentifikasi dan dicegah. Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampu menghukum setelah tragedi terjadi, melainkan negara yang mampu mencegah tragedi itu sejak awal.

   Apabila diinginkan sebagai artikel opini yang lebih kritis, gaya bahasa dapat dibuat lebih menggugah tanpa mengurangi akurasi dan kehati-hatian jurnalistik.

Afkan.