Matahukum Desak KPK Selidiki Dugaan Penggelapan Pajak Raffi Ahmad, Publik Pertanyakan Kekayaan Rp1 Triliun yang Janggal.

Raffi Ahmad pasca dilantik jadi Utusan Khusus Presiden. Dulu Utang Segunung, Harta Kekayaan Raffi Ahmad Akhirnya Masuk Data KPK di LHKPN, Jumlahnya Rp4,6 Triliun?

Jakarta, CakrawalaAsia.ID – Sorotan tajam publik kembali tertuju pada selebriti papan atas sekaligus pejabat publik, Raffi Ahmad. Lembaga Matahukum menilai terdapat ketidakwajaran serius dalam laporan kekayaan Raffi yang disebut mencapai Rp1 triliun, namun kewajiban pajak yang terungkap hanya sekitar Rp1 miliar.

Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa persoalan ini bukan baru muncul, melainkan sudah lama dipertanyakan publik. “Nilai kekayaan Raffi dinilai tidak wajar. Sejak lama masyarakat bertanya-tanya dari mana sumber harta tersebut. Jika tidak dijelaskan, bisa mengarah pada dugaan pencucian uang,” ujar Mukhsin, Senin (15/9/2025).

Sorotan itu kian tajam setelah aktivis Kisman Latumakulita dalam sebuah podcast menyebut bahwa dengan sistem pajak progresif, harta Rp1 triliun seharusnya menimbulkan kewajiban pajak Rp330 hingga Rp340 miliar. Namun angka yang beredar di publik justru hanya Rp1 miliar. “Ini jelas memunculkan tanda tanya besar. Di negara Barat, kasus seperti ini bisa menjadi skandal besar,” kata Mukhsin mengutip Kisman.

Perbedaan mencolok itu menimbulkan dugaan serius mulai dari penggelapan pajak, pencucian uang, hingga ketidakjelasan asal-usul kekayaan. Karena itu, Mukhsin menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa diskriminasi. “KPK harus turun tangan dan menyelidiki secara tuntas, jangan pandang bulu,” tegasnya.

Isu ini semakin membelah opini publik. Sebagian mendukung langkah audit dan penyelidikan transparan demi menjaga kredibilitas pejabat publik. Sebaliknya, sebagian lain meragukan validitas tudingan yang beredar, menilai informasi tersebut masih sebatas isu media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, Raffi Ahmad belum memberikan klarifikasi resmi, sementara KPK juga belum mengeluarkan pernyataan. Tekanan publik pun terus menguat, karena jika dibiarkan berlarut, kasus ini dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik sekaligus memperparah krisis integritas institusi negara.

Mukhsin menutup dengan tegas: “Keterbukaan menjadi kunci. Jika aparat berani transparan, kebenaran akan terungkap. Namun jika dibiarkan, publik hanya semakin kehilangan kepercayaan.”